|

Loading...

Selamat Datang di MediaPendamping.Com ➤ Tajam - Terpercaya - Berimbang ➤ Semua Wartawan MediaPendamping.Com Dilengkapi Dengan ID Card Wartawan dan Nama Wartawan Tersebut Ada di Box Redaksi.

Ketum MKFMNI: Sudah Sepatutnya Presiden RI ke -7,Mendapat Anugrah Sebagai Bapak Indonesia Maju

 

Ketum MKFMNI: Sudah Sepatutnya Presiden RI ke -7,Mendapat Anugrah Sebagai Bapak Indonesia Maju
Ket. Foto: Ketum MKF MNI

MEDIAPENDAMPING.COM | Medan - Sebagai Ketua Umum Majelis Kehormatan Forum Masyarakat Nusantara Indonesia (MKFMNI) , Dudi Fahlevi,S.E. menyatakan,” Sudah Sepatutnya Presiden kita yang ke- 7 ini, yakni Bapak Ir. H. Joko Widodo,. agar kita berikan penghargaan dan penganugrahan sebagai Bapak Indonesia Maju karena dedikasi,kerja keras,kerja cerdas, kecintaan Beliau kepada bangsa dan rakyat Indonesia.” Kamis (30/12/21)


Lanjut Beliau,” Sebagai anggota masyarakat saya merasakan betapa Pak Jokowi, saat saat dimasa sulit seperti pandemi sekarang mampu dan terus bekerja keras dan cerdas sehingga Indonesia tetap dalam membangun.” Ujarnya.


Senada dan saya setuju seperti dikatakan salah seorang pencinta Pak Pak Jokowi bahwa tidak heran saat ini Indonesia sangat pontensial, mumpuni untuk berjaya kembali menjadi salah satu penguasa dunia seperti yang pernah dialami oleh para leluhur negeri ini pada masa itu. Tentu, bisa mencapai sampai titik ini pasti ada peran masing-masing pihak. Ada kemampuan, kekuatan, loyalitas, strategy dan lain-lain sebagainya dari berbagai kalangan yang tentunya sudah solid, mumpuni dan terpercaya. Jelasnya, tentu berkat kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas Bapak Jokowi beserta jajarannya selama ini.


Baca Juga :

>>  Rutan Perempuan Medan Kanwil Kemenkumham Sumut Ikuti Kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 Dipimpin Menteri Yasonna Laoly

>>  Partai Golkar Medan Berikan Bantuan Kepada Anak Yatim Dua Panti Asuhan


Selama bekerja, Beliau tidak pernah memikirkan dirinya sendiri dan itulah sosok seorang Jokowi. Justru yang pikirkannya adalah bagaimana caranya bangsa ini boleh maju. Bagaimana caranya agar rakyatnya boleh hidup makmur dan sejahtera serta bagaimana caranya agar rakyatnya keluar dari setiap ancaman para mafia negeri ini yang selama puluhan tahun ini telah membodohi, merampas aset – aset negara serta segala kekayaan alam yang terkandung didalam bumi Indonesia.


Hal-hal inilah yang selalu beliau pikirkan dan kerjakan selama ini. Ujar sang Ketum dengan semangat yg berkobar saat sambil memberikan kata sambutan saat penyerahan SK pengurus MKFMNI Kota Medan dari Ketua MKFMNI SUMUT ,Ir Suendrijal kepada Ketua MKFMNI Kota Medan ,Jhoni Salam,S.S. dan Sekaligus Penunjukan dan pemberian mandat kepada Khairuddin Nst Sebagai Ketua PAN PEL dan Suendrijal, Sekretaris PANPEL, Serta beberapa wakil Ketua PANPEL seperti Asli Daichi,S.H.,M.H, sebagai Ketua1, Joni Salam sebagai Ketua II,Ir Adiavianto sebagai Ketua III, Josen KK Sinulingga Ketua IV, Bendahara1 Erna Sitepu ,Bendahara 2 Gantho Luckman, dll.Sekretaris 1 Akbar,,Seksi Acara Dwina Nst, Muttaqin,Humas: Nursyamsyiah, Dokumentasi dan plublikasi Syamsir dan Afdal,Seksi Konsumsi: Serta, dan Affandi,Seksi transfortasi dan akomodasi,serta komunikasi: Yetty,dan Bambang Siregar,Kordinator EI: Akbar, Seksi keamanan danmobilisasi massa: M. Nazaruddin, Ahmad Zulkifli, Toni Iswandi, Seksi Pembuat Tor: M.Rasyd, Daruri Khairuddin,seluruh ketua Seksi,

Seksi pertunjukan: Karianta Tarigan, Safrita Batu Bara,,Mahijar,Sumantri,

Dokumentasi: Alfi,ST,l

Seksi Pameran UKM: Donal Sinaga,

Seksi Penyebar TOR: Tim Bendahara dan Pengurus MKFMNI yang ditunjuk.

Sedang pembina Panita Ketum Umum MKFMNI Sendiri ,Bapak Edi Ramayadi,M.Bobby Afif Nst,beserta Ibu Rita Nst,S.H. dan Bapak MS Ambarita

Pelindung: Jendral Sulistio Sigit,Jendral Andika Perkasa,

Penasehat: Irjen POL Panca Putra Simanjuntak, Mayjen Hasanuddin, Ricky David,

Senada dengan Ketua Umum MKFMNI, Khairuddin Nst yang ditunjuk sebagai Ketua PANPEL membenarkan apa yang dikatakan Ketum.
Bahkan Beliau merinci lebih jauh mengapa Bapak Jokowi kami anugerahkan Bapak Indonesia Maju.
,” Sebenarnya Tim Litbang dan riset kita sudah mengumpulkan data data sejak 2 tahun yang lalu saat MKFMNI dibentuk.


Selama 7 tahun, pemerintahan Presiden Jokowi telah melakukan upaya besar demi pemerataan dan penegakan keadilan sosial di Indonesia. Beragam kebijakan telah diluncurkan demi meningkatkan kekuatan ekonomi rakyat dan mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa.


Berikut Beberapa Keberhasilan Pemerintahan Jokowi yang menjadi catatan MKFMNI .Pada masa pemerintahan Jokowi, laju kenaikan harga relatif terjaga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

. Kemiskinan terendah

Pemerintah berhasil menurunkan persentase tingkat kemiskinan hingga mencapai kemiskinan pada Maret 2018, terendah sepanjang sejarah.


. Semakin banyak warga yang bekerja Perekonomian yang menarik tercermin dari semakin menurunnya jumlah pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran terbuka.

Terjaminnya kehidupan warga Melalui program jaminan sosial, pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau oleh siapapun sehingga kesehatan keluarga Indonesia terjaga, khususnya keluarga kelompok masyarakat bawah.


Kualitas hidup meningkat Peningkatan derajat kesehatan mampu mendorong produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, generasi masa depan mendapatkan akses pelayanan yang baik.


Tingkat pendidikan membaik Kini, wajib belajar menjadi 12 dari sebelumnya yang hanya 9 tahun. Peningkatan akses pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dapat mendorong kualitas SDM


Penguasaan aset mulai menyebar Seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang.


Membangun kawasan perbatasan

Pembangunan infrastruktur di NTT seperti ruas Dufala – Nualain, ruas Motamasin – Laktutus – Dafala, dan ruas Haliwen – Sadi – Asumanu – Haekesak. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 176,2 km dengan jalan yang sudah tembus 151,1 km dan yang belum tembus 25,1 km.


Pembangunan infrastruktur di Kalimantan seperti Balai Karangan – Entikong – Batas Sarawak (Malaysia), Kalimantan Barat, Timur, dan Utara. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 1.920,1 km dengan jalan yang sudah tembus 1.582 km dan yang belum tembus 337 km.


Pembangunan infrastruktur di Papua seperti Segmen 1 yaitu Jayapura – Arso – Waris – Yetti, Segmen 2 yaitu Yetti – Ubrub – Oksibil, dan Segmen 3 yaitu Oksibil – Tanah Merah – Muting – Merauke. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 1.098,2 km dengan jalan yang sudah tembus 892,3 km dan yang belum tembus 205,9 km.


Pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan menjadi prioritas pemerintah untuk memudahkan mobilitas warga, memajukan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.


10. Poros maritim kian nyata Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) masih terus didorong untuk memperbanyak pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir dan pulau kecil. Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan perlindungan asuransi nelayan. Indonesia telah memiliki 12 SKPT, dan 664.746 jiwa atau 66% sudah memiliki kartu asuransi nelayan.


Perizinan berusaha makin mudah Pemerintah terus melakukan penyederhanaan birokrasi dalam kemudahan berusaha dengan mencabut, menggabung, dan menyederhanakan regulasi dan menyediakan platform perizinan berusaha yang mudah dan cepat.


Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani mengungkapkan penyederhanaan birokrasi mampu menumbuhkan investasi di Indonesia (16/06/2018). “Bagi kami dunia usaha, … ini bisa menumbuhkan investasi di Indonesia karena ini salah satu keluhan utama bagi investor, … selama ini masih terus berbeda kebijakan yang ada di pemerintah pusat dan daerah,” ungkapnya


Peringkat investasi membaik Moody’s, Fitch, dan Standard Poor menyatakan bahwa Indonesia Layak Investasi di tahun 2018, di mana S&P terakhir kali memberikan status layak investasi di tahun 1992. “Pemerintah terus menciptakan kebijakan perekonomian untuk mendorong peringkat investasi Indonesia,” katanya. 13. Daya saing membaik Daya saing Indonesia di kancah global terus meningkat sejalan dengan perbaikan regulasi.


. Proyek strategis nasional Pemerintah berupaya meningkatkan daya saing dan produktivitas melalui penciptaan konektivitas antarwilayah dalam PP


Proyek Strategis Nasional.Berdasarkan Perpres No. 58 Tahun 2017, terdapat tambahan investasi yaitu Rp395 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Maluku dan Papua, Rp3 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Sulawesi, dan Rp3 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. 15.[19/12 14:15] KHAIRUDDIN: Indonesia Layak Investasi di tahun 2018, di mana S&P terakhir kali memberikan status layak investasi di tahun 1992. “Pemerintah terus menciptakan kebijakan perekonomian untuk mendorong peringkat investasi Indonesia,” katanya. 13. Daya saing membaik Daya saing Indonesia di kancah global terus meningkat sejalan dengan perbaikan regulasi.


Berdasarkan Perpres No. 58 Tahun 2017, terdapat tambahan investasi yaitu Rp395 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Maluku dan Papua, Rp3 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Sulawesi, dan Rp3 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. 15.
[19/12 14:16] KHAIRUDDIN: Komitmen membangun desa Pembangunan dari desa merupakan kebijakan pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Di tahun 2017 dana desa mencapai Rp60 triliun dan transfer daerah di tahun 2017 adalah Rp704,92. 16. Insentif pajak UMKM Daya saing pelaku UMKM diharapkan meningkatkan sehingga mampu ikut serta dalam kegiatan usaha formal.

Menurut PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Perederan Bruto Tertentu, pemerintah memangkas pajak penghasilan UMKM dari 1% menjadi 0,5%. 17. Kredit Usaha Rakyat Akes pembiayaan yang mudah dan murah menjadi kunci selain akses terhadap aset. Pemerintah terus menyalurkan KUR dengan bunga kian murah, hingga 7% pada 2018. Realisasi penyaluran KUR s/d 31 Juli 2017 sebanyak Rp69,9 triliun yaitu 65,53% dari target Rp110 triliun dengan penyaluran KUR dibagi 3 yaitu KUR Mikro 71%, KUR Ritel 28%, dan KUR TKI 0,3%.

Menuju kemandirian ekonomi melalui redistribusi aset dan akses melalui program Reforma Agraria. Capaian Redistribusi Aset s/d Agustus 2017 adalah 245.097 bidang dan 187.036 Ha sedangkan Capaian Legalisasi Aset s/d Agustus 2017 adalah 2.861.556 bidang dan 508.391,11 Ha dengan Total Capaian Redistribusi dan Aset dan Legalisasi Aset 3.106.653 bidang dan 695.427,11 Ha. Sebenarnya banyak lagi seperti pembangunan bendungan,jalan tol,dll.


Sebagai warga negara yang baik, yang selalu mengingat jasa jasa para pahlawannya ,kami MKFMNI sudah sepatutnya memberikan penghargaan dan penganugerahan kepada Beliau dan mudah mudahan Beliau bisa menjadi inspirasi untuk pemimpin pemimpin dan presiden pengganti Beliau kelak” Ujar Khairuddin ,sang Ketua PANPEL.


” Doakan dan suport kami para PANPEL ini untuk untuk mensukseskan acara ini, agar terlaksana dengan sebaik baiknya

Apalagi PANPEL akan mengadakan juga pameran untuk para UKM dan ekonomi kreatif, serta beberapa Pertunjukan dan malam Seni Budaya ,Fashion show pakaian adat, Tarian daerah Nusantara, melibatkan anak anak sekolah. dan menghadirkan artis nasional dan artis Sumatera Utara.

Rencana kegiatan Insya Allah Tanggal 19-20 Maret 2022 atau tergantung waktu Bapak presiden Jokowinya.


” Untuk teknis, tempat dan waktu pelaksanaan nanti akan kami rapatkan dengan panitia lainnya.” Ujar Khairuddin Nst Ketua PANPEL Seni Budaya dan Penganugerahan Bapak Indonesia MajuKetum MKFMNI: Sudah Sepatutnya Presiden RI ke -7,Mendapat Anugrah Sebagai Bapak Indonesia Maju. (Syamsir) 


 
Komentar

Berita Terkini