 |
| Ket Foto : Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, berkunjung ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Jalan AH Nasution, Medan, Selasa (16/3). |
MEDIAPENDAMPING.COM | Medan - Setelah menghadiri acara pengantaran tugas di rumah dinas Gubernur Sumut, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, berkunjung ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Jalan AH Nasution, Medan, Selasa (16/3).
Kedatangan Kapoldasu bersama para PJU disambut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajatisu) IBN Wiswantanu didampingi Asintel Kejatisu, Aspidum serta Kasipenkum Kejatisu.
Dalam pertemuan itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, mengatakan kedatangannya bersama seluruh PJU Polda Sumut dalam rangka memperkenalkan diri sebagai orang baru bertugas di Sumatera Utara.
"Kedatangan saya juga dalam menjalin sinergitas dan silaturahim bersama Forkopimda khsususnya Kejatisu yang selama ini telah berjalan dengan baik dalam penegakkan hukum," imbuhnya.
Baca Juga :
>>> Satres Narkoba Polrestabes Medan Berhasil Ringkus 2 Pria Bandar Narkotika Jenis Sabu dan Pil Ekstasi
>>> Demi Rasa Aman Masyarakat, Kapolri Dorong Baharkam Melakukan Reformasi Kultural, Humanis dan Tegas
>>> Bayi Yang Diduga Hasil Hubungan Gelap Ditemukan Wanita Kurang Waras Dibawah Jembatan Sungai Denai
Lebih lanjut, Panca mengungkapkan Ia telah memiliki beberapa program prioritas yang harus dilakukan dan juga menjadi tantangan baginya dalam menjalankan tugas memimpin Polda Sumut ke depan.
"Mendukung proyek nasional yang ada di Provinsi Sumut salahsatunya adalah proyek prioritas di Danau Toba menuju Geopark tingkat dunia dan yang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara usai mendengar sambutan dan pemaparan Kapoldasu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), IBN Wiswantanu, mendukung punuh program Polda Sumut dalam mengamankan jalannya pembangunan proyek nasional di Sumatera Utara.
"Tentunya Kejatisu dan Polda Sumut akan selalu bersinergi dalam penegakan hukum dalam mendukung program proyek pembangunan nasional," pungkasnya. (Maldon)
