 |
| Foto: ilustrasi |
Hal ini terlihat jelas maraknya pemberitaan di Media Online tentang pendataan dan perencanaan pengangkatan Non ASN di lingkungan Pemerintah yang mengutamakan Guru, tenaga Kesehatan dan lainnya.
Baca juga:
>> Terkait Penjualan Obat Sirup, Personel Polsek Medan Timur Gelar Patroli Sambangi Apotek
>> Polsek Galang Gelar Patroli Ke SPBU untuk Pantau Penyaluran BBM
Seperti ungkapan cerita yang di kutip dari seorang penjaga sekolah SDN 066663 di Ke. Medan Denai.
"Awalnya pernah mengikuti penyusunan berkas pendataan Non ASN, saat itu kami satu paket bersama Guru-guru di sekolah tempat saya bekerja, namun setelah semua berkas-berkas saya siapkan dan di kimkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) keluar pemberitahuan dari Dinas Pendidikan bahwa tenaga penjaga sekolah tidak bisa di ikut sertakan untuk pendataan Non ASN," ucap penjaga sekolah SDN 066663 di Kec. Medan Denai.
Mendengar ucapan salah seorang penjaga sekolah di SDN di Kec. Medan Denai ini awak media pun mencoba untuk merilis berita ini dengan harapan Wali Kota Medan Bobby Nasution dapat kiranya lebih jeli lagi memperhatikan nasib mereka.
Karena mereka ini juga punya peran penting untuk membantu melancarkan proses belajar mengajar di lingkungan sekolah.
"Padahal sudah 5 Tahun saya mengabdi menjadi penjaga sekolah dan kebersihan di sekolah ini tapi nasib saya belum jelas juga," tuturnya sambil berharap adanya kebijakan dari pemerintah.
"Kepada Pak Gubenur dan Pak Wali Kota tolong perhatikan nasib kami ini, selama 5 Tahun saya menjadi penjaga sekolah gaji saya tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi buat biaya pendidikan anak-anak. Syukurlah anak saya masih duduk di bangku SD gratis uang sekolah, bagaimana nanti jika mau menyambung sekolah menengah ke atas atau perguruan tinggi mungkin saya tidak mampu," ucap Nasution penjaga sekolah SDN 066663 Kec. Medan Denai ini. (SR)
