-->
    |


Selamat Datang di MediaPendamping.Com ➤ Tajam - Terpercaya - Berimbang ➤ Semua Wartawan MediaPendamping.Com Dilengkapi Dengan ID Card Wartawan dan Nama Wartawan Tersebut Ada di Box Redaksi.
Loading...
DomaiNesia

Minta Dukungan Polri, KKP Gelar Pertemuan Dengan Kabareskrim Tegakkan Hukum di Sektor Perikanan

 

Minta Dukungan Polri, KKP Gelar Pertemuan Dengan Kabareskrim Tegakkan Hukum di Sektor Perikanan
Ket Foto : Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Dalam pertemuan tersebut, Rina yang didampingi oleh Sekretaris BKIPM dan Kepala Pusat Karantina Ikan

MEDIAPENDAMPING.COM | JAKARTA - Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar pertemuan dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Dalam pertemuan tersebut, Rina yang didampingi oleh Sekretaris BKIPM dan Kepala Pusat Karantina Ikan meminta dukungan Polri, khususnya di lapangan terkait pengamanan dan penegakan hukum.


"Termasuk dalam menindak kasus penyelundupan ikan ilegal dari luar negeri," kata Rina dalam siaran Pers KKP RI di Jakarta, Rabu (17/3/2021).


Sementara Kabareskrim Komjen Agus memastikan dukungan terhadap hal tersebut. Bahkan, dia berharap Polri dan KKP dapat berkolaborasi dalam penyidikan terkait tindak pidana perikanan.


"Apabila ada kesulitan dalam penindakan yang ditemukan oleh BKIPM, tolong untuk dicatat dan dilaporkan ke Polri untuk dilakukan penyelidikan,” jelas Komjen Agus.


Baca Juga : 

>>>  Tim Reskrim Polsek Medan Timur Amankan Satu dari Dua Pelaku Pencuri, 1 Tersangka Dilumpuhkan

>>>  Ditlantas Polda Sumut Himbau Masyarakat Untuk Bayar Pajak Kenderaan ke Drive Thru Jalan Imam Bonjol

>>>  Panglima TNI dan Kapolri Kunjungi Polda Jatim Terkait Pelaksanaan Vaksinasi 2.101 Personel


Kendati demikian, Komjen Agus mengingatkan jangan sampai penindakan hukum berakibat pada keberlangsungan usaha perikanan. Dia menyontohkan limbah dari pabrik yang volumenya tidak banyak, seminimal mungkin untuk dibersihkan saja, tidak usah dilakukan penindakan.


"Ini sesuai kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai usaha rakyat gulung tikar hanya karena ada masalah dengan pihak kepolisian,” pungkas Komjen Agus. (Jos)

 
Komentar

Berita Terkini