-->
    |
Selamat Datang di MediaPendamping.Com ➤ Tajam - Terpercaya - Berimbang ➤ Semua Wartawan MediaPendamping.Com dilengkapi dengan ID Card Wartawan.

Pabrik China Dibakar Demonstran, Dianggap Ikut Serta Bantu Danai Junta Militer Myanmar

Pabrik China Dibakar Demonstran, Dianggap Ikut Serta Bantu Danai Junta Militer Myanmar
Ket Foto : Pasukan Keamanan Berjaga Selama Demonstrasi oleh Pengunjuk Rasa Menentang Kudeta Militer di Kota Hlaingtharyar Yangon 14/03/2021 

MEDIAPENDAMPING.COM | Naypyidaw - Myanmar kembali dilanda suasana mencekam dan paling berdarah pasca kudeta militer 1 Februari terhadap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.


Ada sekitar 22 pengunjuk rasa anti-kudeta tewas di pinggiran kota industri yang miskin Hlaingthaya pada Minggu (14/3/2021), setelah pabrik-pabrik yang didanai China dibakar di sana, kata sebuah kelompok advokasi.


Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), ada 16 pengunjuk rasa lainnya tewas di tempat lain, serta seorang polisi.


Kedutaan Besar China mengatakan banyak staf China terluka dan terperangkap dalam serangan pembakaran oleh penyerang tak dikenal di pabrik garmen di Hlaingthaya.


Pemerintah Beijing meminta agar Myanmar melindungi properti dan warga China. Sebelumnya pemerintah “Negeri Tirai Bambu” dipandang mendukung junta militer yang telah mengambil alih kekuasaan.


Media lokal melaporkan pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa di pinggiran kota kawasan industri tersebut ketika asap membumbung. Hlaingthaya merupakan rumah bagi para migran dari seluruh negeri.


"Mengerikan. Orang-orang ditembak di depan mata saya. Itu tidak akan pernah hilang dari ingatan saya," kata seorang jurnalis foto di tempat kejadian yang tidak ingin disebutkan namanya melansir Reuters pada Senin (15/3/2021).


Baca Juga : 

>>>  Biarawati Berlutut Memohon Aparat Hentikan Tindak Kekerasan Terhadap Demonstran

>>>  Silap Sesaat Hp Pasien Lewat, Kanit Reskrim Polsek Helvetia Amankan Pelakunya Ternyata Pegawai Honor RS Swasta

>>>  Humas Polri Gelar Pelatihan Konten Kreatif 100 Hari Bagian Program Prioritas Jenderal Listyo Sigit


Darurat militer diberlakukan di Hlaingthaya dan distrik lain di Yangon, pusat komersial Myanmar dan bekas ibu kota, menurut media pemerintah.


Televisi Myawadday yang dikelola tentara menyatakan pasukan keamanan bertindak setelah empat pabrik garmen dan pabrik pupuk dibakar. Sekitar 2.000 orang telah menghentikan mesin pemadam kebakaran untuk menjangkau lokasi kebakaran.


Seorang juru bicara junta tidak menjawab panggilan untuk memberikan komentar.


Dokter Sasa, perwakilan anggota parlemen terpilih dari majelis yang digulingkan oleh tentara, menyuarakan solidaritas dengan rakyat Hlaingthaya.


"Pelaku, penyerang, musuh rakyat Myanmar, SAC (Dewan Administrasi Negara) yang jahat akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap tetes darah yang tertumpah," katanya dalam pesan.


Kematian terbaru akan menambah jumlah korban dari protes menjadi 126, kata AAPP. Pada Sabtu (14/3/2021), lebih dari 2.150 orang telah ditahan, sementara 300 lainnya dilepaskan.


Menuntut Kecaman China

Kedutaan Besar China menggambarkan situasinya sebagai "sangat parah" setelah serangan terhadap pabrik-pabrik yang didanai China. Namun pernyataan itu tidak mengonfirmasi adanya pembunuhan itu.


"China mendesak supaya Myanmar mengambil langkah efektif lebih lanjut untuk menghentikan semua tindakan kekerasan, menghukum pelaku sesuai dengan hukum dan menjamin keselamatan jiwa dan properti perusahaan dan personel China di Myanmar," kata pernyataan itu.


Tidak ada satupun kelompok yang berani bertanggung jawab atas pembakaran pabrik. Halaman Facebook kedutaan China dibombardir dengan komentar negatif dalam bahasa Myanmar. Lebih dari setengah reaksi (lebih dari 29.000 komentar), menggunakan emoji wajah tertawa.


Sentimen anti-China meningkat sejak kudeta menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan. Penentang pengambilalihan militer menyoroti minimnya reaksi Beijing, tidak seperti kecaman keras yang disampaikan Barat.


Hanya dua pabrik yang dibakar untuk saat ini, pemimpin protes Ei Thinzar Maung mengunggah di Facebook.


"Jika Anda ingin berbisnis di Myanmar secara stabil, maka hormati orang Myanmar," katanya. "Melawan Hlaingthaya, kami bangga padamu !!"


Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar mengutuk aksi ini sebagai "kebrutalan yang terus berlangsung".


Christine Schraner Burgener mengatakan secara pribadi mendengar dari kontak di Myanmar laporan pembunuhan yang memilukan. Penganiayaan terhadap demonstran dan penyiksaan terhadap tahanan juga terjadi selama akhir pekan.


Menurutnya, penindasan merusak prospek perdamaian dan stabilitas. Dia mengimbau masyarakat internasional mendukung rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka.


Inggris, mantan penguasa kolonial Myanmar, mengatakan pihaknya terkejut dengan penggunaan kekuatan yang mematikan oleh militer terhadap orang-orang tak berdosa di Hlaingthaya dan di tempat lain.


"Kami menyerukan penghentian segera kekerasan ini dan rezim militer menyerahkan kembali kekuasaan kepada mereka yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Myanmar," kata Duta Besar Inggris Dan Chugg.


Militer menyatakan mengambil alih kekuasaan, setelah tuduhannya atas kecurangan dalam pemilihan 8 November yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi, ditolak oleh komisi pemilihan.


Pihaknya sudah berjanji akan menggelar pemilu baru, tapi belum menetapkan tanggal.


Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta dan dijadwalkan kembali ke pengadilan pada Senin (15/3/2021).


Kini setidaknya empat dakwaan dituduhkan padanya. Termasuk penggunaan radio walkie-talkie secara ilegal dan melanggar protokol virus corona.


Jauh dari Hlaingthaya, setidaknya 16 kematian dilaporkan di tempat lain di Myanmar. Diantaranya di kota kedua Mandalay dan di Bago.


Televisi pemerintah MRTV mengatakan seorang petugas polisi juga meninggal, karena luka di dada setelah konfrontasi dengan pengunjuk rasa.


Dia adalah polisi kedua yang dilaporkan tewas dalam protes itu.


Kekerasan itu terjadi sehari setelah Mahn Win Khaing Than, yang dalam pelarian bersama dengan sebagian besar pejabat senior dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi, mengatakan bahwa pemerintah sipil akan memberi orang hak hukum untuk membela diri, pada Minggu (14/3/2021). (Burju Simatupang)




Hosting Unlimited Indonesia Sumber : Kompas

 
Komentar

Berita Terkini