 |
| Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar kegiatan Mendengar dengan mengundang sejumlah lembaga maupun berbagai organisasi untuk mengetahui dan menjaring berbagai permasalahan yang terjadi di Sumut, Kamis (19/11/2020) bertempat di Hotel Garuda Plaza Medan, Sumatera Utara |
MEDIAPENDAMPING.COM - Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar kegiatan Mendengar dengan mengundang sejumlah lembaga maupun berbagai organisasi untuk mengetahui dan menjaring berbagai permasalahan yang terjadi di Sumut, Kamis (19/11/2020) bertempat di Hotel Garuda Plaza Medan, Sumatera Utara.
Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian mengatakan, adapun kegiatan Mendengar yang mereka gelar bertujuan untuk menyerap berbagai masukan sehingga pemerintah dapat dengan cepat menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.
Terlebih di masa pandemi covid-19 berbagai masalah baru bermunculan, baik di dunia kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Walau pemerintah sudah mengucurkan sekitar 800 triliun untuk memulihkan berbagai sektor kehidupan.
“Pemerintah berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini secepatnya, baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Ini tidak mudah. Pasti banyak persoalan di lapangan, seperti penerima bansos yang masih menggunakan data lama. Pandemi covid-19, membuat bertambahnya pencari kerja, yang kini mencapai 9,5 juta orang,” jelas Donny.
Di samping itu, KSP pun ingin meengetahui secara langsung dampak kemunculan UU Cipta Kerja Omnibus Law, yang diketahui hingga menimbulkan polemik di masyarakat.
Menurut ia, UU Cipta Kerja itu untuk kepentingan rakyat, dan siap melakukan revisi apabila akhirnya kalah di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Undang-undang Cipta Kerja ini, berawal dari pengalaman beliau (Presiden Jokowi) saat memulai usaha di bidang furniture, yang ketika itu ongkos perizinannya memakan biaya yang cukup mahal. Termasuk juga disisi penegakkan hukum, sanksinya harus lebih keras. Jadi presiden menginginkan suatu undang-undang yang memudahkan untuk berusaha,” kata Donny.
Ketua Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Sumut, Leonard Tampubolon yang didampingi oleh Mario Oktavianus Sinaga SH selaku Ketua Umum Komunitas GM MARSIA turut serta hadir dalam kegiatan tersebut bersama dengan Donald Sinaga selaku Sekjen Foreder Sumut, berserta dengan Rudi Simangunsong selaku Bendahara Foreder Sumut menyampaikan aspirasi kepada KSP, bahwa kinerja kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin dinilai tidak efektif.
Arahan yang disampaikan presiden seperti tidak dijalankan oleh para menteri yang diangkat oleh Jokowi.
“Kami mempertanyakan tentang 34 kementerian yang dipimpin presiden. Efektifitasnya seperti tidak ada. Apakah kementeriannya memang bekerja tidak efektif, sehingga aktualisasi di lapangan menjadi kurang baik, minus prestasi. Negara ini seperti tidak tahu mau dibawa ke mana,” ungkap Leonard.
Sementara, Ketua DPD Bara JP Sumut, H Munthe pun tak jauh berbeda. Pihaknya di antaranya menyoroti bidang pertanahan, pendidikan dan penegakkan hukum intoleransi.
“Pendidikan daring perlu dapat perhatian. Memang info yang kami himpun disubsidi. Tapi tak seluruh dapat, terutama yang sekolah di swasta. Mal ramai, tapi sekolah diliburkan dan uang sekolah jalan terus. Jadi kami menanyakan kebijakan itu,” ucapnya
“Presiden juga jangan ragu dengan maraknya masalah intoleransi di Indonesia. Harusnya tegas karena kita negara hukum,” pungkasnya.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut, Azlansyah Hasibuan juga meminta pemerintah serius mensejahterakan rakyat melalui undang-undang cipta kerja.
“Pemerintah harus benar-benar mensejahterakan masyarakat dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan investasi lewat UU Ciptaker. Jangan malah terjadi investasi asing yang merugikan bangsa kita,” harap Azlansyah.
