 |
| Kota Manama |
Manama – Konferensi internasional "Damai untuk Kesejahteraan" berlangsung di kota Manama, Bahrain, selama dua hari dan dimulai pada Selasa malam, pada 25 Juni 2019.
Konferensi ini adalah ide presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah antara Palestina dan Israel.
Berikut adalah beberapa poin tentang konferensi tersebut, yang akhirnya diboikot oleh Palestina karena tidak adanya diskusi tentang solusi politik:
- Manama
Kota ini jadi tuan rumah dan berbatasan langsung dengan Teluk Persia. Menurut Profesor Joshua Teitelbaum dari Universitas Bar-Ilan untuk Studi Timur Tengah, pemilihan lokasi ini terkait dengan Arab Saudi.
"Amerika Serikat ingin konferensi ini diadakan di wilayah Teluk, karena wilayah ini adalah sumber dana," katanya, seperti dilansir media Jpost.
Arab Saudi adalah tetangga dan pendukung kuat pemerintah di Bahrain. Saudi, pengekspor minyak terbesar kedua setelah Amerika Serikat, mengirim pasukan ke Bahrain pada 2011 untuk mendukung pemerintah Arab selama turbulensi Musim Semi Arab.
- Dana Rp700 Triliun
Konferensi ini menekankan aspek solusi ekonomi untuk pengembangan Palestina dan beberapa negara Arab di sekitarnya. Area yang mendapat sorotan untuk investasi dan pengembangan infrastruktur adalah Tepi Barat, Jalur Gaza, Mesir, Yordania, dan Lebanon.
Dengan asumsi bahwa konflik di Timur Tengah adalah bagian dari masa lalu, beberapa tokoh ekonomi seperti eksekutif perusahaan, miliarder dan investor serta diplomat diundang untuk menghadiri Gedung Putih.
"Orang-orang yang memiliki lebih banyak harapan di masa depan, yang melihat peluang untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka, akan menggunakan energi untuk mencari peluang ini alih-alih menyalahkan orang lain atas masalah yang mereka alami," kata Jared Kushner, menantu Trump.
- Palestina dan Israel
Otoritas Palestina memboikot acara ini. Amerika Serikat juga tidak secara resmi mengundang perwakilan pemerintah Israel. Ini karena Israel akan mengadakan pemilihan ulang dalam beberapa bulan setelah Perdana Menteri Netanyahu tidak membentuk kabinet setelah memenangkan pemilihan 2019.
Beberapa kalangan swasta Palestina juga enggan menghadiri acara ini, sebagai pengusaha properti, manufaktur, dan teknologi.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menyerukan solusi politik untuk konflik antara kedua belah pihak. The New York Times meluncurkan diskusi ekonomi sebelum menyelesaikan masalah politik dan dianggap penghinaan. Ini karena konferensi ekonomi ini memunculkan interpretasi bahwa aspirasi Palestina untuk memiliki sebuah negara dapat dibeli dengan paket ekonomi.
